Jurnal Skripsi Tesis

BAB I

PENGANTAR

1.1  Latar Belakang

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Dalam kerangka itu, pembangunan ekonomi juga ditujukan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Salah satu indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Walaupun indikator ini mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian, namun sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan peningkatan pendapatan bagi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang terus meningkat dan dinamis yang bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh serta memiliki basis pertumbuhan sektoral yang berpotensi besar. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang lainnya sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi ketimpangan sosial ekonomi.

Dalam upaya mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah yang memanfaatkan potensi dan keanekaragaman daerah maka pemerintah pusat mengeluarkan suatu kebijakan memberikan otonomi daerah dengan menetapkan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi.

Pemberlakuan otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah lebih kreatif menggali dan mengembangkan potensi ekonomi untuk meningkatkan perekonomian daerah. Adanya potensi ekonomi di suatu daerah tidaklah mempunyai arti bagi pembangunan ekonomi daerah tersebut bila tidak ada upaya untuk memanfaatkan dan mengembangkannya secara optimal.

Dalam menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, pemerintah daerah harus memfokuskan pembangunan ekonomi daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Arsyad (1999:108) mendefinisikan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan dan memperluas  peluang  kerja bagi masyarakat yang ada di daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus bersama-sama mengambil inisiatif memanfaatkan seluruh  potensi yang ada secara optimal dalam membangun daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menggerakan dan memacu perekonomian daerah adalah memekarkan Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi tiga kabupaten. Hal ini berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002 tentang pemekaran Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan. Pembagian wilayah untuk masing-masing kabupaten berdasarkan pada batas dan luas wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur sebelum pemekaran, yaitu :

1. Kabupaten Seruyan berada di wilayah DAS Seruyan dengan luas wilayah 16.404 Km²;


2. Kabupaten Kotawaringin Timur baru berada di wilayah DAS Mentaya dengan luas wilayah 16.496 Km²;


3. Kabupaten Katingan berada di wilayah DAS Katingan dengan luas wilayah 17.800 Km².

Pemekaran daerah ini dilakukan mengingat sebelum pemekaran Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki wilayah yang sangat luas yaitu 50.700 Km². Di samping itu masyarakat di daerah sudah lama menginginkan Kabupaten Kotawaringin Timur dimekarkan menjadi tiga kabupaten, terutama masyarakat yang berada di wilayah DAS Seruyan dan DAS Katingan karena masyarakat merasa pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan pembangunan secara optimal. Untuk memudahkan penelitian ini, Kabupaten Kotawaringin Timur sebelum pemekaran diganti dengan istilah Kabupaten Kotawaringin Timur lama, sedangkan Kabupaten Kotawaringin Timur pasca pemekaran diganti dengan istilah Kabupaten Kotawaringin Timur baru.

Pemekaran daerah yang baru berjalan ini menyebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur baru belum memiliki data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga data PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur baru masih mengacu pada data sebelum pemekaran. Hal yang mendasar dari data tersebut adalah pemerintah daerah belum dapat melakukan pengurangan data PDRB terhadap dua kabupaten baru yaitu Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Katingan. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mengidentifikasi sektor dan subsektor ekonomi potensial di Kabupaten Kotawaringin Timur lama selama periode tahun 1993-2001 dan memperkirakan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Kotawaringin Timur baru.

Kalau ditinjau dari kondisi perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur lama tidak lepas dari pengaruh kondisi ekonomi regional dan nasional. Sebelum masa krisis perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur lama menunjukkan perkembangan yang pesat yaitu pada tahun 1994, 1995, dan 1996 masing-masing pertumbuhan ekonominya mencapai 7,35%, 9,95% dan 11,92%. Namun setelah memasuki masa krisis ekonomi, perekonomian daerah ini menunjukkan penurunan pada tahun 1997 pertumbuhan ekonomi hanya 6,60% bahkan terpuruk pada tahun 1998 yang minus 5,01%. Pada tahun 1999 dan tahun 2000 pertumbuhan ekonomi mulai membaik dan mengalami peningkatan sebesar 0,60% dan 4,82%, namun pada tahun 2001 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan kembali hanya sebesar 0,74%, hal ini disebabkan terjadinya krisis sosial di Kabupaten Kotawaringin Timur. Lebih jelas pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat pada gambar 1.1.

 Gambar 1.1

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur lama, 1994-2001 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur lama tersebut tidak lepas dari kontribusi yang diberikan oleh sektor-sektor ekonomi dalam PDRB. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1

Kontribusi Sektor Ekonomi dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Kabupaten Kotawaringin Timur Lama, 1997 – 2001 (Persentase)

Sumber  :   BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur, beberapa terbitan

Kalau dilihat dari struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur lama selama lima tahun terakhir dari tahun 1997-2001 kontribusinya masih didominasi oleh sektor pertanian. Rata-rata  kontribusi yang diberikan masing-masing sektor dari tahun 1997-2001 didominasi oleh sektor pertanian  sebesar 44,51%, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 19,05%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 11,78% dan sektor industri pengolahan sebesar 11,13%, selebihnya kontribusi diberikan oleh sektor-sektor lainnya.

Adapun penelitian ini hanya membatasi selama periode tahun 1993- 2001 sesuai ketersediaan data dan memperkirakan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Kotawaringin Timur baru melalui profil Kabupaten Kotawaringin Timur wilayah DAS Mentaya, rencana strategis Kabupaten Kotawaringin Timur lama tahun 2001 – 2005 dan Kotawaringin Timur lama dalam angka tahun 2001. Perkiraan potensi ekonomi yang ada dapat dijadikan sebagai langkah awal bagi pemerintah daerah dalam menentukan suatu kebijakan pembangunan dengan menekankan pada sektor-sektor yang potensial dan produktif yang berpengaruh besar bagi percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Adapun permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah belum adanya perkiraan potensi ekonomi terhadap sektor ekonomi potensial di Kabupaten Kotawaringin Timur baru, sehingga pengenalan sektor dan subsektor ekonomi potensial menjadi sangat penting untuk mendapatkan gambaran ke depan bagi Kabupaten Kotawaringin Timur baru.

1.2  Keaslian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang potensial suatu daerah telah banyak dilakukan oleh para peneliti, antara lain sebagai berikut. Hanham dan Shawn (2000) yang mengadakan penelitian di Jepang dengan pendekatan analisis Shift-Share. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa core region dalam periode penelitian 1981-1995 kesempatan kerja mengalami penurunan sebesar 3 persen, sedangkan pada peripheral regions mengalami peningkatan sekitar 5 persen.

Soepono (1993) melakukan penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 1980-1990, dengan menggunakan alat analisis Shift-Share klasik, modifikasi Estaban-Marquillas dan modifikasi Arcelus. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DIY  secara keseluruhan tidak memiliki keunggulan kompetitif  namun dengan pendekatan Arcelus dapat dilihat pengaruh positif dari bauran industri regional, kecuali sektor pertanian. Pertumbuhan nasional dan bauran industri mempengaruhi pertumbuhan kesempatan kerja di DIY.

Haynes and Dinc (1997) melakukan penelitian di Amerika Serikat selama periode 1960-1990. Dalam penelitiannya di enam negara kawasan tropis (Arizona, California, Florida, Kentucky, Tennessee dan Texas) dan enam negara kawasan salju (Illinois, Massachustts, Michigan, New York, Ohio, dan Pennsylvania) dengan menggunakan alat analisis Shift-Share dapat diketahui dampak perekonomian dan perubahan pekerjaan tiap-tiap sektor, konsentrasi pekerjaan di antara sektor ekonomi dan pertumbuhan sektor ekonomi yang mengalami perubahan dalam pembagian lokasi.

Abdullah (2002) melakukan penelitian di Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan alat analisis Location Quotient (LQ), Model Ratio Pertumbuhan (MRP), Overlay dan Shift-Share (S-S). Hasil penelitiannya adalah secara umum struktur perekonomian Kabupaten Tasikmalaya pasca pemekaran meskipun setelah dikurangi wilayah Kota Tasikmalaya yang merupakan daerah yang sangat potensial mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya telah menjadi wilayah Kota Tasikmalaya, tetapi Kabupaten Tasikmalaya masih mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi yang masih cukup kuat.

Hermansyah (2002), melakukan identifikasi sektor ekonomi potensial dan melihat prospek pembangunan daerah di Kabupaten Banjar pasca pemekaran Kota Banjar Baru. Alat analisis yang digunakan Shift-Share (S-S), Location Quotient (LQ), Metode Rasio Pertumbuhan (MRP), Overlay dan Klassen Typology. Hasil analisis menunjukkan sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Banjar selama periode penelitian. Sektor lain yang memberikan kontribusi cukup dominan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri, dan sektor bangunan. Subsektor yang paling besar kontribusinya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Banjar adalah subsektor perdagangan besar dan eceran, subsektor tanaman bahan makanan, subsektor pemerintahan umum dan subsektor industri tanpa migas.

Yusuf (1999) melakukan penelitian di wilayah Bangka-Belitung, dengan menggunakan alat analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), Location Quotient (LQ), dan Overlay. Hasil penelitiannya adalah bahwa di Kabupaten Bangka mempunyai keunggulan  dalam pengembangan kegiatan primer dan sekunder. Di Kabupaten Belitung mempunyai keunggulan dalam pengembangan kegiatan sekunder dan tersier. Di Kota Pangkalpinang mempunyai keunggulan dan pengembangan kegiatan sekunder dan tersier pula. Keaslian penelitian ini dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya adalah terletak pada lokasi yang berbeda dan penggunaan periode waktu analisis yang berbeda.

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1  Tujuan penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan, secara spesifik tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. mengetahui kinerja perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur lama dengan membandingkannya dengan perekonomian Propinsi Kalimantan Tengah selama periode tahun 1993-2001;


2. mengidentifikasi dan menganalisis sektor/subsektor ekonomi potensial di Kabupaten Kotawaringin Timur lama selama periode tahun 1993-2001;


3. mengetahui gambaran pola dan struktur pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur lama selama periode tahun 1993-2001;


4. memperkirakan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Kotawaringin Timur baru.

1.3.2 Manfaat  penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat yang berarti yaitu :

1. 1memperoleh gambaran yang jelas mengenai sektor ekonomi potensial di Kabupaten Kotawaringin Timur lama untuk dijadikan acuan/pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur baru dalam menentukan kebijakan pembangunan;


2. mengetahui potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk dijadikan sebagai bahan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur baru dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.