SIMULASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2002 BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 29 TAHUN 2002

BAB  IPENGANTAR1.1   Latar  BelakangPerubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah mempunyai  sasaran agar  pengeluaran  pemerintah dapat  teridentifikasi dengan jelas dan terukur mengenai sesuatu yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran. Sasaran yang ingin dicapai tersebut dituangkan dalam APBD  yang...

EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA PERHITUNGAN APBD KABUPATEN BANTAENG SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998-2001

I.   PENGANTAR1.1    Latar BelakangSejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, peranan Pemerintah terutama pemerintah daerah dalam era reformasi dan otonomi ini menjadi semakin penting....

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN DAERAH DI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

BAB IPENGANTAR1.1  Latar BelakangSejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang sudah dicanangkan sesuai Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999, permasalahan yang dihadapi daerah di seluruh Indonesia  adalah tingginya tingkat ketergantungan daerah pada bantuan pemerintah pusat. Menurut Kuncoro (1995 : 8),...

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERGESERAN KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 1993-2000

BAB IPENGANTAR1.1  Latar Belakang            Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional, pada awalnya hanya berorientasi pada masalah pertumbuhan semata.  Tujuan utama pembangunan ekonomi selain untuk menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula berupaya...

PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR PROPINSI SUMATERA BARAT

BAB IPENGANTAR1.1  Latar BelakangPembangunan ekonomi adalah upaya yang terencana dalam mengelola segenap sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana sumber daya relatif terbatas bahkan sebagian tidak dapat diperbaharui atau bertambah dengan cepat sedangkan kebutuhan manusia terus meningkat jumlah dan beragam jenisnya. Kebutuhan...

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALOKASI BELANJA RUTIN PADA UNIT KERJA DI KABUPATEN NGANJUK TA 2001 – 2002

BAB IPENGANTAR1.1   Latar BelakangBerdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan...