Jurnal Skripsi Tesis

BAB I

PENGANTAR

1.1    Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka mewujudkan tujuan nasional dalan tatanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembangunan nasional pada dasarnya adalah mewujudkan masyarakat sejahtera, baik secara materiil maupun spirituil yang dapat dilakukan dengan cara antara lain memperluas lapangan kerja, dengan cara membuka lapangan usaha baru.

Dalam konteks regional, perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses tindakan strategis yang dimulai dari penyediaan informasi awal tentang situasi yang berkaitan dengan kapasitas, potensi, peluang yang dimiliki serta kendala yang dihadapi. Informasi mengenai struktur perekonomian, pendapatan per kapita, PDRB, PAD dan lainnya merupakan bagian dari informasi awal yang perlu disajikan pada pengambil keputusan dan perumus kebijakan daerah. Dengan adanya informasi ini maka tujuan serta sasaran pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang dapat dirumuskan dan ditetapkan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan perencanaan yang integratif dan komprehensif, artinya bahwa penentuan dan pemilihan prioritas didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Dalam implementasinya perencanaan pembangunan daerah harus mengkaitkan keseluruhan sektor sosial dan ekonomi serta mengacu pada kebijakan nasional. Oleh karena itu reorientasi dalam perencanaan yang menjadi tujuan harus diakomodasikan dalam Pola Dasar Tingkat I/II yang sudah ada atau yang akan dibuat, mengingat Poldas berfungsi sebagai landasan penyusunan Repelitada. Jadi perencanaan pembangunan pada dasarnya berkaitan dengan proses pengambilan keputusan tentang bagaimana cara terbaik untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan menjadi program–program. Program–program daerah kemudian disusun berdasar skala prioritas yang telah ditetapkan dalam mengacu pada sasaran dalam Repelitada. Manfaat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat dinikmati secara adil dan merata oleh penduduk. Ketimpangan wilayah terutama perkotaan dan perdesaan walaupun tidak dapat dihindari sebagai akibat perbedaaan potensi wilayah dan kapasitas yang berbeda, harus tetap diperhatikan. Upaya–upaya untuk mengurangi ketimpangan dan kesejangan yang ada perlu diakomodasi dalam perencanaan. Mengabaikan kepentingan khusus kelompok miskin, daerah tertinggal, khususnya yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan terhadap mereka merupakan pengingkaran terhadap prinsip pemerataan, sehingga praktek pembangunan harus mampu memberdayakan semua kelompok dan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi adalah penting tetapi perhatian yang lebih besar harus dicurahkan pada kualitas dan distribusinya. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas antara lain harus employment friendly with growth yaitu pertumbuhan yang kondusif terhadap penciptaan lapangan kerja yang luas dan perluasan kesempatan berusaha. Pertumbuhan ekonomi memang diperlukan dasar pelaksanaan pembangunan, tetapi pembangunan yang kurang mengikutsertakan masyarakat bawah, yang semestinya mendapatkan perhatian akan menyebabkan keadaan mereka semakin tertinggal, pengingkaran terhadap masyarakat bawah akan berakibat pembangunan akan berjalan lamban.

Adanya proses pembangunan menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi dalam kegiatan produksi dari suatu regional. Perubahan struktur ekonomi dimaksud adalah perubahan persentase penduduk yang bekerja di berbagai sektor dan sub sektor pembangunan ekonomi dan perubahan sumbangan berbagai sektor kepada produksi suatu regional. Sebagian besar komponen dari perubahan struktur ekonomi tersebut adalah pergeseran secara gradual kegiatan perekonomian dari sektor pertanian kepada kegiatan non pertanian, kegiatan dari industri keluarga/kecil bergeser menjadi industri berskala nasional dan multinasional.

Pembangunan ekonomi di suatu daerah dan pada waktu tertentu akan berbeda dengan pembangunan tempat yang lain dan dalam waktu yang lain. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki dan beragamnya karakteristik wilayah berdasarkan kenyataan empiris dari berbagai regional, bahwa kesenjangan pembangunan adalah inherent dengan proses pembangunan itu sendiri (Ardani, 1992:2). Kecenderungan dalam proses pembangunan tersebut, mempengaruhi perilaku investor menanamkan investasinya di pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga daerah maju menjadi lebih maju yang berdampak pada kesenjangan antardaerah, antargolongan dan kesenjangan antarsektoral.

Pembangunan yang selama ini telah menghasilkan pertumbuhan yang cukup tinggi ternyata belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan ataupun berbagai golongan penduduk seluruh daerah atau dengan kata lain belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan kesenjangan daerah. Dengan peningkatan pendapatan di suatu daerah perlu juga adanya pemerataan pendapatan nasional, yang pada akhirnya dengan adanya peningkatan pendapatan di suatu daerah tersebut tidak mengakibatkan kesenjangan antardaerah semakin lebar. Maka diperlukan terjalinnya hubungan ekonomi antardaerah agar dapat memperkecil jurang pemisah antara daerah maju dan daerah tertinggal. Keragaman ekonomi antardaerah tersebut antara lain disebabkan karena tingkat perbedaan dalam hal: laju pertumbuhan penduduk, sumber daya alam, tingkat produktifitas tenaga kerja antardaerah (orang yang bekerja), pengangguran serta adanya kecenderungan penanaman modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, akibat dari persebaran kegiatan ekonomi yang tidak merata tersebut membawa dampak pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan kesejahteraan penduduk daerah tidak seimbang.

Propinsi Jawa Timur sebagai salah satu wilayah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 8 kotamadya dengan luas wilayah  47,921 km² dan kepadatan penduduk 732 jiwa/km² (tahun 2000). Jumlah penduduk tahun 2000 adalah 34.000.671 jiwa, dibandingkan tahun sebelumnya terjadi pertumbuhan 1,03%. Di antara 37 Kabupaten/Kotamadya, Kota Surabaya mempunyai jumlah penduduk yang paling besar yaitu 2.444.97, disusul kemudian Kabupaten Malang dan Jember.

Jika dilihat dari PDRB per kapita maka kabupaten/kotamadya yang di daerah tersebut terdapat  perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai pendapatan per kapita tinggi, sebagai contoh di Kodya Kediri terdapat rokok gudang garam, di Kabupaten Gresik terdapat semen gresik. Jika hal ini terus berlanjut yakni hanya terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu dan tidak ada keseimbangan dengan daerah-daerah sekitarnya maka akan menimbulkan kecemburuan antardaerah yang mengakibatkan kesenjangan semakin tinggi. Baik kesenjangan antardaerah maupun antarmasyarakat.

1.2    Keaslian Penelitian

     Penelitian yang membahas tentang kesenjangan ekonomi antardaerah dengan menggunakan alat analisis Indeks Williamson telah dilakukan oleh Ariani (2000) yang membahas kesenjangan dan pertumbuhan di Propinsi Jawa Timur dengan periode waktu 1983 sampai 1998. Dalam menghitung kesenjangan menggunakan Indeks Williamson. Kesamaan dengan penelitian ini dengan penelitian Ariani adalah lokasi dan metode penghitungan untuk kesenjangan, sedang yang membedakan adalah waktu penelitian, metode yang digunakan untuk analisis kesenjangan di Propinsi Jawa Timur jika penelitian Ariani dengan menggunakan PAM (Partial Adjusment Model) sedangkan dalam penelitian ini akan digunakan ECM (Error Correction Model).

     Penelitian lain tentang kesenjangan pernah dilakukan oleh Wei dan Fan (2000), menyimpulkan bahwa yang menyebabkan terjadinya kesenjangan di Propinsi Jiangsu, RRC antara Sunan dengan Suzhong dan Subei adalah karena adanya sintesa tiga agen utama perubahan spatial yaitu negara, agen lokal dan investasi asing. Ketiga pilar tersebut yang merupakan perwujudan kerangka pembangunan "dari atas, dari bawah dan dari luar" didukung oleh kelimpahan sumber daya utamanya pertanian dan sumber daya manusia yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi, Sunan lebih cepat pertumbuhannya hal ini menyebabkan semakin memperlebar kesenjangan dengan daerah Suzhong dan Subei.

     Menurut Insukindro (1999:1-8) ECM (Error Correction Model) merupakan salah satu model dinamik yang sangat terkenal dan banyak diterapkan dalam studi empirik, terutama sejak kegagalan model penyesuaian parsial (Partial Adjusment Model=PAM) tahun 1970-an dalam menjelaskan perilaku dinamik permintaaan uang berdasarkan konsep pendekatan penyangga. Kemampuan yang dimiliki ECM meliputi banyak variabel dalam menganalisis fenomena ekonomi jangak pendek dan jangka panjang dan mengkaji konsisten tidaknya model empirik dengan teori ekonomika, serta dalam usaha mencari pemecahan terhadap persoalan variabel runtun waktu yang tidak stasioner dan regresi lancung atau korelasi lancung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. mengetahui kesenjangan ekonomi di Propinsi Jawa Timur;


2. mengkaji keeratan hubungan variabel–variabel laju pertumbuhan PDRB, investasi dan pengeluaran pembangunan terhadap kesenjangan ekonomi dengan menggunakan data time series dari tahun 1980 sampai 2000.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada kegiatan rencana pembangunan di Propinsi Jawa Timur.


2. Dapat dijadikan salah satu sumber pustaka yang memberikan sumbangan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.