Jurnal Skripsi Tesis

BAB I

PENGANTAR

 1.1 Latar Belakang

     Wacana kesejahteraan dan keadilan mendapat tempat yang mendalam di hati rakyat Riau. Tema ini pulalah menjadi “alat” untuk melegitimasi jeritan, teriakan, tuntutan, dan kekecewaan ketika ambang bawah sadar rakyat Riau menyatakan diri kembali dalam bentuk kesadaran kolektif bahwa daerah ini, ternyata memiliki kekayaan alam yang amat besar. Di sisi lain, masih terdapat pula sebuah realitas sosial bahwa pembangunan daerah Riau ternyata masih jauh dari diharapkan, terutama oleh masyarakat Riau. Kemudian dengan adanya desentralisasi diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini (Djasit, 2000:3).

     Kebijakan desentralisasi (otonomi) tahun 1999 mempunyai tujuan utama, di satu pihak, membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga pemerintah pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pemerintah pusat juga diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, pemerintah daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan dalam hal prakarsa dan kreatifitas dapat berkembang, sehingga akan meningkatkan pula kemampuan daerah dalam menangani masalah. Kepercayaan (trust) dari pemerintah pusat kepada daerah adalah simbol dari desentralisasi atau otonomi yang dimaksud. Dalam sistem otonomi ini, daerah ditantang untuk secara kreatif menemukan solusi-solusi dari berbagai masalah yang dihadapi.

     Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di lain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya (Syaukani dkk, 2002:174). Salah satu pendekatan untuk menciptakan suatu masyarakat yang adil dan demokratis adalah dengan memberikan peluang dan ruang kepada setiap golongan untuk memperjuangkan cita-cita mereka secara demokratis (Fakih, 2001:xv). Hal ini dicerminkan dalam penentuan strategi (arah dan kebijakan) yang merupakan suatu perencanaan strategis. Perencanaan pembangunan ekonomi telah dikenal dan dilaksanakan secara luas di berbagai negara dan telah terbukti atas keberhasilannya. Perencanaan yang semula dikembangkan untuk suatu negara (nasional), kemudian diturunkan ke daerah-daerah. Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah diIndonesia, perencanaan pembangunan ekonomi telah pula dilaksanakan di daerah walaupun masih berpegang atau mengacu pada perencanaan nasional secara global.

     Menurut Arsyad (1999:21), perencanan pembangunan ekonomi ini ditandai dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan tertentu. Inilah yang membedakan perencanaan pembangunan dengan perencanaan-perencanaan yang lain. Menurutnya lagi, ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan ekonomi adalah adanya usaha-usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap (steady social economic growth). Hal ini terlihat dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif. Ciri lainnya adalah adanya usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita, usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi (diversifikasi ekonomi), usaha perluasan kesempatan kerja, dan usaha secara terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.

     Perencanaan dalam arti ekonomi merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan prosedur untuk mencapai suatu tujuan tertentu, khususnya dalam menentukan kebijaksanaan pembangunan suatu negara (Makmur, 2000:1). Secara umum perencanaan dirancang sedemikian rupa agar intervensi pemerintah menjadi jelas sesuai dengan apa yang digariskan dalam menuju masa depan. Oleh karena itu, penyusunan perencanaan menjadi rumit, karena perencanaan disusun sekarang (present) sedangkan variabel yang diperhatikan adalah masa lalu (past) yang dipergunakan dalam mencapai tujuan di masa depan (future) (Makmur, 2000:1).

     Sebagai alat untuk mencapai sasaran yang lebih baik, fungsi-fungsi perencanaan antara lainnya adalah dapat dilakukannya suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Selain itu, dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan. Dari sudut pandang ekonomi, alasan perlunya perencanaan adalah agar alokasi sumber-sumber daya pembangunan yang terbatas bisa lebih efisien dan efektif sehingga dapat dihindari adanya pemborosan-pemborosan, perkembangan atau pertumbuhan ekonomi mantap dan berkesinambungan, dan stabilitas ekonomi tercapai dalam menghadapi siklus konjungtur (Arsyad, 1999:23).

     Perencanaan pembangunan ekonomi yang juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dapat dicapai dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB/PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Hal ini menjadi salah satu dari pengertian pembangunan ekonomi yaitu suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 1999:6). Pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat meningkat bila ada suatu/beberapa sektor ekonomi yang berkembang lebih cepat dari pada sektor-sektor lain. Dengan demikian, sektor yang mempunyai perkembangan lebih cepat dari sektor lain akan menjadi suatu sektor unggulan.

     Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan berbeda pula. Peniruan mentah-mentah pola kebijaksanaan yang pernah diterapkan dan berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lainnya. Menurut Bendavid-Val (1991:21) bahwa :

Regional development planning is not planning of a region; it is planning for a region. It is an effort organized to establish overall regional economic development objectives, collect and analyze information, and generate and evaluate project proposals within a strategic framework for regional development.

Jika akan membangun suatu daerah, kebijaksanaan yang diambil harus sesuai dengan kondisi daerah berupa masalah, kebutuhan, dan potensi daerah yang bersangkutan. Perencanaan daerah diperuntukkan bagi daerah, bukan dari daerah. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang keadaan tiap daerah harus dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentuan perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang bersangkutan.

     Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan antardaerah, antarkota, antardesa, antara kota dan desa, antarsektor, serta pembukaan dan percepatan pembangunan kawasan tertinggal, daerah terpencil, daerah minus, sehingga mewujudkan pembangunan yang berwawasan nusantara (Kartasasmita, 1996:335-336). Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antarsektor maupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air.

Demikian juga halnya dengan Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru, yang terletak di Propinsi Riau dan sekaligus sebagai ibukota propinsi, merupakan bagian dari Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) sebagai wilayah geografis dengan batas-batas tertentu. Kapet ini secara luas adalah merupakan bagian dari suatu Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (Indonesian-Malaysian-Singapore Growth Triangle/IMS GT). Terpilihnya Propinsi Riau sebagai Kapet karena letaknya yang strategis, sedangkan syarat lainnya berdasarkan Keppres RI Nomor 150 Tahun 2000, adalah: 1) memiliki potensi untuk cepat tumbuh; dan/; 2) mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya; dan/; 3) memiliki potensi pengembalian investasi yang besar (Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, 2002:1).

Dari data PDRB saja, belum dapat dilihat performa atau kinerja sektor-sektor atau subsektor-subsektor di Kota Pekanbaru dibandingkan dengan kinerja perekonomian propinsi. Hal ini belum juga menjelaskan kontribusi subsektor terhadap subsektor propinsi secara keseluruhan, sehingga tidak dapat mengetahui dan menentukan subsektor kunci yang strategis (unggul) di Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui informasi sektoral lebih jauh, perlu adanya telaah yang lebih jauh tentang subsektor apa saja yang memiliki keunggulan dalam pembangunan ekonomi Kota Pekanbaru.

     Pembangunan daerah yang memerlukan perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan, bertujuan secara umum untuk mensejahterakan masyarakat daerah. Perencanaan yang efisien dan efektif yang diperlukan sebagai pedoman pembangunan tersebut memerlukan suatu analisis yang mendalam. Dengan demikian, jelaslah bahwa dengan mengetahui subsektor yang unggul sangat penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Sehingga apabila suatu daerah tidak mengetahui kegiatan apa yang menjadi subsektor unggulan di daerahnya, akan menimbulkan masalah atau kesulitan bagi daerah tersebut dalam pembangunan daerah. Maka, dengan melihat latar belakang yang ada dirumuskan suatu permasalahan yaitu “Subsektor apa saja yang paling unggul untuk memacu dan menunjang serta selanjutnya dapat dikembangkan dalam pembangunan ekonomi Kota Pekanbaru”.

1.2 Keaslian Penelitian

Berbagai penelitian tentang sektor ataupun subsektor unggulan telah banyak dilakukan di berbagai daerah dan negara. Penelitian-penelitian tersebut didapat berbagai kesimpulan berbeda, dengan alat analisis dan data yang berbeda, serta pada lokasi yang berbeda-beda pula. Soepono (1993) melakukan penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 1980-1990, menggunakan data tenaga kerja dan dengan alat analisis Shift-Share Klasik, Estaban-Marquilas, dan Arcelus. Penelitian ini memberikan penjelasan pada masing-masing komponen alat analisis yang dipergunakan. Firmansyah (2001) mengadakan penelitian di Kabupaten Kepulauan Riau dengan menggunakan data PDRB periode 1994-1998 dan alat analisis Location Quotient, Model Rasio Pertumbuhan, dan Overlay. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor listrik, gas dan air bersih, dan sektor bangunan merupakan sektor unggulan.

Penelitian yang mempunyai lokasi yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Dasrizal (2001) di Kota Pekanbaru yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepekaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap sektor potensial Kota Pekanbaru. Data yang digunakan adalah PDRB dan PAD Kota Pekanbaru periode 1994-1998 dengan alat analisis LQ, SS, dan elastisitas. Gunawan (2002) meneliti penyerapan tenaga kerja di Kota Pekanbaru periode 1993-2000 dengan menggunakan alat analisis LQ dan Shift-Share. Gunawan berkesimpulan bahwa sektor yang mempunyai daya serap tertinggi adalah Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

Untuk penelitian di luar negeri di antaranya adalah Rex (1997) yang mengadakan penelitian di Arizona, Amerika Serikat, dengan menggunakan data periode 1991-1994. Penelitian ini untuk mengidentifikasi kegiatan basis ekonomi dengan menggunakan pendekatan Location Quotient, dengan kesimpulan yang dicapai bahwa kegiatan basis ekonomi di Arizona selama periode penelitian adalah pertambangan, pertanian dan konstruksi. Haynes dan Dinc (1997) juga melakukan penelitian di Amerika Serikat dengan data tenaga kerja selama periode 1960-1990, dan dengan menggunakan alat analisis Shift-Share. Penelitian ini berkesimpulan bahwa sektor pakaian jadi, percetakan dan penerbitan, mesin, listrik, dan peralatan elektronik sebagai sektor unggulan dalam menciptakan lapangan kerja.

     Dengan demikian, sepanjang pengetahuan dengan menelaah berbagai bahan kepustakaan yang ada, maka penelitian ini belum pernah dilaksanakan. Hal tersebut baik yang berhubungan dengan lokasi, alat analisis, dan periode data yang digunakan, yang sama persis dengan penelitian ini.

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

     Berdasarkan pada latar belakang dan masalah tersebut di atas, penelitian ini dibuat dengan tujuan :

1. untuk mengidentifikasi subsektor perekonomian yang menjadi unggulan, yang menunjang dan selanjutnya untuk dikembangkan dalam pembangunan ekonomi Kota Pekanbaru;


2. untuk melihat kesesuaian arah kebijakan pembangunan Kota Pekanbaru dengan subsektor unggulan yang teridentifikasi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

1. bahan masukan atau sumbangan pemikiran yang dapat dipertimbangkan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka perumusan arah kebijakan dalam pembangunan ekonomi di masa yang akan datang;


2. bahan referensi ataupun bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya dalam rangka memperkaya khasanah penelitian yang sudah ada;


3. sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata 2 pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan Jurusan Ilmu-ilmu Sosial pada Universitas Gadjah Mada.