Jurnal Skripsi Tesis

BAB I

PENGANTAR

 1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, maju, bertakwa, dan barakhlak mulia sehingga dapat hidup layak dan sejajar dengan bangsa–bangsa maju lainnya di belahan dunia. Pembangunan nasional berhasil, tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan bidang ekonomi daerah, sehingga pemerintah daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemerintah pusat.

Pembangunan ekonomi pada dasarnya mengoptimalkan bagaimana peranan sumber daya dalam menciptakan kenaikan pendapatan yang terakumulasi pada sektor–sektor ekonomi, yang tercermin pada besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi rata–rata per tahun. Tercapai tidaknya  kenaikan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi, sangat tergantung pada kemampuan daerah dalam memberdayakan sumber–sumber alam dan manusia yang tersedia di daerah.

Keadaan ekonomi daerah yang berbeda–beda terutama karena perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki dan pola pemanfaatannya serta kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai di daerah, menyebabkan pembangunan ekonomi daerah–daerah di Indonesia menjadi tidak sama dan ini mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional. Pemecahan yang biasa dilakukan selama ini adalah pemecahan yang bersifat agregatif, yakni dengan usaha memperbesar peran sektor–sektor ekonomi di masing–masing daerah tanpa mengetahui sektor unggulan untuk dikembangkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Untuk melihat pertumbuhan perekonomian Kabupaten Aceh Tenggara tiap tahun dapat ditunjukkan oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik menurut harga konstan maupun harga berlaku. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Tenggara selama tahun 1993/1994 sampai dengan tahun 2000 mengalami laju pertumbuhan yang menggembirakan. Untuk Jelasnya secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Laju Pertumbuhan  Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB)  Kabupaten Aceh Tenggara, 1993/1994 – 2000

 (jutaan rupiah)

Sumber : BPS, Aceh Tenggara Dalam Angka 2001, 2002, (diolah).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB atas dasar harga konstan lebih lambat kenaikannya bila dibandingkan dengan PDRB atas harga berlaku. Hal ini dapat dimaklumi karena perkembangan atas dasar harga berlaku dipengaruhi oleh kenaikan produksi dan perkembangan harga (inflasi), sedangkan atas dasar harga konstan hanya dipengaruhi oleh kenaikan produksi (harga riil). Pertumbuhan PDRB terrendah atas harga konstan terjadi pada tahun 1999 hanya 2,27% dan tertinggi pada tahun 1994 sebesar 6,93 %, dengan  pertumbuhan rata–rata 4,22 % per tahun dan atas dasar harga berlaku terjadi pada tahun 1999 sebesar 11.90% dan tertinggi pada tahun 1995 sebesar 38.04%  atau rata–rata pertumbuhan sebesar 16.01%.

Tabel 1. 2

Laju Inflasi Nasional dan Propinsi. D. I. Aceh,

1993-2000,

 (%)

Sumber : BPS, Indikator Ekonomi, beberapa penerbitan.

Berdasarkan tabel tersebut rata–rata inflasi nasional per tahun sebesar 16,77% dan Propinsi Daerah Istimewa Aceh 17,46%. Hal ini menunjukkan bahwa laju inflasi lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan harga berlaku.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara memprioritaskan pembangunan pada beberapa sektor berikut (Propeda 2001–2005, 12-13).

1. 1.    Sektor Pertanian

Untuk meningkatkan bahan pangan di Kabupaten Aceh  Tenggara menuju swasembada pangan terus dilakukan peningkatan produksi terutama padi dan peningkatan mutu diversifikasi komoditi hasil pertanian lainnya. Pembangunan irigasi dan saluran ke sawah–sawah penduduk untuk mengintensifkan penggunaan lahan dan penyelingan di antara musim tanam dengan memelihara ikan air tawar guna meningkatkan pendapatan penduduk.

1. 2.    Sektor Pariwisata

Meningkatkan peran pariwisata sebagai sektor andalan yang akan mampu menggalakkan ekonomi termasuk kegiatan sektor lainnya yang terkait, sehingga dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, pendapatan negara serta peningkatan devisa melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan.

1. 3.    Sektor Industri

Pembangunan sektor industri terutama agroindustri, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu pengembangan industri di daerah diharapkan tumbuh dan berkembang industri–industri yang berbasis pada bahan baku produk pertanian dan hasil hutan yang ada di daerah dengan tidak mengabaikan kaidah konservasinya.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya memanfaatkan serta mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan, maka setiap daerah harus dapat mengetahui sektor pembangunan yang menjadi skala prioritas sehingga pengalokasian anggaran lebih terarah dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya penerimaan daerah. Anggaran belanja tersebut dialokasikan pada belaja rutin dan belanja pembangunan. Persentase anggaran yang dialokasikan untuk belanja rutin dan belanja pembangunan selama 1993/1994 – 2000 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Aceh Tenggara, 1993/1994–2000

(%)

Sumber : Bagian Keuangan, APBD Kab. Tenggara, Tahun 1993-2000 (diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa alokasi anggaran belanja Kabupaten Aceh Tenggara rata–rata dialokasikan untuk belanja rutin  43,58%, sedangkan untuk belanja pembangunan 56,43%. Keterbatasan dana pembangunan yang dimiliki, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara perlu mengindentifikasi sektor unggulan sebagai prioritas pembangunan untuk dikembangkan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi dan kreatifitas masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapataan sehingga masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan. Dalam GBHN (1999–2004) antara lain mengamanatkan untuk mengembangkan ekonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memperdayakan pelaku ekonomi daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan semangat otonomi daerah (lihat Bawono,2000:1-2)

Pembangunan perekonomian dalam berbagai sektor saat ini sudah menjadi isu pokok dalam pembangunan daerah. Identifikasi sektor unggulan merupakan masalah yang sangat perlu mendapat perhatian, karena terkait dengan tuntutan kemandirian daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Aceh Tenggara saat ini adalah “ mengidentifikasi sektor unggulan apakah yang dapat dikembangkan untuk menentukan skala prioritas pembangunan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tenggara?”

1.2 Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai berbagai aspek yang berhubungan dengan identifikasi sektor unggulan dan pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan menggunakan pendekatan alat analisis yang berbeda–beda. Sebagai bahan pembanding, berikut dikemukakan beberapa penelitian yang berkaitan dengan sektor unggulan yang telah dilakukan sebelumnya.

Hanham dan Banasick (1999) melakukan penelitian di Jepang dengan menggunakan alat analisis Shift–Share yang bertujuan untuk mengetahui dampak output dan produktivitas lokal terhadap perubahan jumlah tenaga kerja  di tingkat regional. Penelitian tersebut juga bertujuan untuk mengetahui kontribusi berbagai wilayah yang memiliki perbedaan jumlah penduduk, terhadap perubahan jumlah tenaga kerja pada industri–industri manufaktur regional dalam kurun waktu 1981– 1995. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah pinggiran berkembang dengan cepat, dapat dilihat dari tingginya tingkat output dan produktivitas di wilayah tersebut, sedangkan wilayah pedalaman menunjukkan perkembangan yang lambat.

Rex (1997) melakukan penelitian di Arizona Amerika Serikat dengan menggunakan alat analisis Location–Quotient. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi basis ekonomi berdasarkan kontribusi dari berbagai kegiatan ekonomi tahun 1991–1994. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan basis ekonomi di Arizona adalah pertanian, pertambangan, dan bangunan / konstruksi.

Soepono (1993) melakukan penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1980–1990, dengan menggunakan alat analisis Shift–Share modifikasi Estaban–Marquillas dan modifikasi Arcelus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki keunggulan kompetitif, namun dengan pendekatan Arcelus dapat dilihat pengaruh positif dari bauran industri regional, kecuali sektor pertanian. Pertumbuhan ekonomi nasional dan bauran industri mempengaruhi pertumbuhan kesempatan kerja di D. I. Yogyakarta.

Yusuf (1999) melakukan penelitian di Bangka–Belitung, dengan menggunakan alat analisis Model Rasio Pertumbuhan    (MRP), Location–Quotient, dan Overlay. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka mempunyai keunggulan pada sektor ekonomi primer dan sekunder. Di Kabupaten Belitung mempunyai keunggulan pada sektor sekunder dan tersier. Kota Pangkal Pinang mempunyai keunggulan pada sektor sekunder dan tersier.

Mengacu pada penelitian di atas, maka perbedaan antara penelitian ini dibandingkan pada penelitian sebelumnya adalah    a). unit analisisnya: yaitu Kabupaten Aceh Tenggara dan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, b) periode data time series (1993–2000). Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah permasalahan dan penggunaan alat analisis, tetapi dalam penelitian ini menggabungkan dan menyesuaikan dengan permasalahannya.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pembahasan dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. mengukur basis ekonomi Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan kriteria Location Quotient;


2. mengidentifikasi pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Aceh Tenggara.

Faedah / manfaat yang diharapkan dari penelitian ini  adalah:

1. sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyusun perencanaan pembangunan tahap   berikutnya;


2. sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Aceh Tenggara;


3. sebagai referensi sehingga dapat menjadi pedoman, terutama untuk mengembangkan kajian sektor unggulan dan merupakan awal dari penelitian berikutnya.