Jurnal Skripsi Tesis

BAB I

PENGANTAR

1.1 Latar Belakang

Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999–2004 salah satu amanatnya adalah perlunya upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi daerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan otonomi daerah. Wujud perekonomian daerah yang dibangun mencerminkan peningkatan peran masyarakat dan pelayanan masyarakat dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berlakunya Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1999, memberikan makna penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang lebih menekankan pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan otonomi daerah akan memberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan kelompok-kelompok masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Masalah-masalah pokok dalam pembangunan ekonomi daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endegenous development) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal /daerah (Arsyad, 1999:108).

Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan berbeda pula, sehingga dalam penekanan perencanaan pembangunan yang didasarkan pada ciri khas suatu daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah kebijakan yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Menurut Arsyad (1999:111) bahwa daerah-daerah di negara berkembang pada umumnya merupakan daerah pertanian, karena itu cara pembangunan terbaik dianut adalah mengembangkan sektor pertanian. Penekanan pembangunan pada sektor pertanian di negara-negara sedang berkembang, bukanlah bermaksud mengabaikan pembangunan sektor lain, terutama sektor industri. Dengan demikian sektor pertanian seharusnya mendapatkan prioritas untuk diperhatikan dalam upaya peningkatan kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Indonesia merupakan negara sedang berkembang dan mempunyai lahan pertanian yang sangat luas karena itu Indonesia merupakan negara agraris.

Masih menurut Arsyad (1999:111-112) daerah-daerah NSB pada umumnya daerah pertanian, karena cara pembangunan ekonomi terbaik adalah dengan pengembangan sektor pertanian dengan alasan : (1) sebagian besar penduduk hidup dan bekerja disektor pertanian, yang merupakan daerah paling miskin. (2) kalau kemiskinan di daerah pertanian dibiarkan terus akan terjadi arus urbanisasi yang dapat menjadikan pengangguran di kota-kota besar. (3) jika dilakukan pembangunan di sektor industri, perkembangan sektor ini kurang mampu untuk menampung tambahan tenaga kerja yang senantiasa terjadi. (4) sektor pertanian dibangun agar menghasilkan tambahan pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu bertambah serta untuk diekspor untuk memperoleh devisa. Pembangunan daerah yang menekankan perhatian pada sektor pertanian adalah sangat penting terutama untuk meningkatkan pendapatan tenaga kerja yang umumnya di daerah-daerah perdesaan dan keadaannya miskin.

Para pakar ekonomi mulai menyadari bahwa daerah perdesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya sama sekali tidak bersifat pasif, dan sekedar penunjang dalam proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan, keduanya harus ditempatkan pada kedudukan yang sebenarnya yakni sebagai unsur atau elemen unggulan yang sangat penting, dinamis dan bahkan sangat menentukan dalam strategi-strategi pembangunan secara keseluruhan (Todaro : 2000, 432)

Sebagai salah satu daerah otonom, Kabupaten Malang yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Daerah otonom juga memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola, merencanakan dan memanfaatkan potensi ekonomi secara optimal, yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Malang.

Sebagai salah satu bagian dari Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang terdiri dari 35 Kecamatan,12 kelurahan dan 374 desa, sehingga menurut wilayah administrasi sebagian besar merupakan wilayah pedesaan sebesar 90 % lebih, dan  mempunyai luas Wilayah yaitu 334.787 Ha. yang terdiri dari luas pemukiman sebesar 46.629 Ha, luas lahan pertanian sebesar 268.397 Ha, dan luas lain-lain sebesar 19.761 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa luas wilayah Kabupaten Malang sebagian besar merupakan wilayah pertanian yaitu sebesar 80,19 %.

Beberapa jenis tanaman pangan dalam enam tahun terakhir di Kabupaten Malang rata-rata produksinya menunjukkan angka sebagai berikut :  padi 5,7 ton/Ha; jagung 3,78 ton/Ha; kedelai 15,21 ton/Ha; ubi jalar 18,18 ton/Ha; dan buah-buahan 9-10 ton/Ha. Produksi rata-rata tahunan hutan yang terdapat di Kabupaten Malang kayu rakyat sebesar 44.180 m³ dan dari PT Perhutani sebesar 27.560 m³.

Untuk jumlah produksi perikananan selama 6 tahun terakhir ini sebagai berikut : ikan laut sebesar 3.159,51 ton/tahun, ikan perairan umum sebesar 1.221,64 ton/tahun, ikan tambak sebesar 495,5 ton/tahun, ikan kolam sebesar 98,37 ton/tahun, mina padi sebesar 17,97 ton/tahun, keramba sebesar 16,61 ton/tahun, dan jala apung sebesar 3,25 ton/tahun. Produksi hasil ternak yaitu telur sebesar 5.991 ton, susu sebesar 75.920 ton, dan daging sebesar 11.133 ton.

Adapun produksi perkebunan baik tanaman semusim maupun tahunan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Produksi komoditas Perkebunan Kabupaten Malang, 2000

     Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Malang, Kabupaten Malang

     Dalam Angka 2000, 2001

Berdasarkan dari uraian di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis yaitu rendahnya pendapatan tenaga kerja sektor pertanian dan upaya-upaya untuk meningkatkannya.

1.2 Keaslian Penelitian

            Terdapat beberapa studi empiris tentang kajian pertumbuhan dan identifikasi sektor unggulan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain : Soepono (1993) melakukan penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 1980-1990, dengan menggunakan alat analisis Shife-share klasik, modifikasi Estaban-Marquillas dan modifikasi Arcelus. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DIY secara keseluruhan tidak memiliki keunggulan kompetitif namun dengan pendekatan Arcelus dapat dilihat pengaruh positif dari bauran industri regional, kecuali sektor pertanian. Pertumbuhan nasional dan bauran industri mempengaruhi pertumbuhan kesempatan kerja di DIY.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Prarastyani (2001) melakukan penelitian di Kabupaten Wonogiri, propinsi Jawa Tengah  periode 1994 – 1998. Dengan menggunakan alat analisis adalah Shift Share, Location Quotient, Model Rasio Pertumbuhan dan Overlay, dengan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi sektor ekonomi yang menjadi unggulan di Kabupaten Wonogiri dan mengetahui peranan komoditas jambu mete terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri.

Handoyo (2002) melakukan penelitian tentang identifikasi sektor unggulan dalam membangun ekonomi Kabupaten Pekalongan periode 1990–1999. Adapun alat analisis yang digunakan adalah Location Quotient, Dynamic Location Quotient, Shift Share Klasik, Shift Share modifikasi Esteban–Marquillas, Shift Share modifikasi Arcelus dan analisis tipologi Klassen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor unggulan di Kabupaten Pekalongan adalah sektor jasa-jasa, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor bangunan, sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih.

Khalifah (1996) meneliti pertumbuhan pasar ekspor Malaysia selama kurun waktu 3 tahun periode 1991-1993, dengan alat analisis Shift-Share. Dalam penelitiannya diketahui pertumbuhan ekspor dengan basis industri, sektor manufaktur lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian. Dari pengelompokan negara tujuan ekspor diketahui net shift positif untuk negara  Amerika, Hongkong, Cina, Taiwan dan Mexico, sedangkan Jepang, Singapore, Korea, India, Australia dan Indonesia net shift menunjukan negatif. Net shift dilihat dari pengaruh bauran industri, keunggulan kompetitif dan pengaruh alokasi.

Penelitian dengan menggunakan shift share yang bertujuan untuk menguji peran struktur spasial pada perubahan kesempatan kerja industri regional di Jepang telah dilakukan oleh Banasick dan Hanham (2000). Hasilnya menunjukkan bahwa struktur spasial lokal mempunyai peran yang besar terhadap perubahan kesempatan kerja bidang industri regional di Jepang dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1995.

Penelitian sebelumnya jika dibandingkan dengan penelitian ini terdapat kesamaan alat analisis. Perbedaannya adalah penelitian ini dengan arah untuk mengukur dan mengkaji peranan sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Malang dan alat analisis yang digunakan mengalami penyesuaian dengan konteks penelitian, serta periode dan data penelitian.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

            Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka penelitian ini bertujuan :

1. mengukur dan mengkaji peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Malang;


2. mengidentifikasi upaya-upaya yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan tenaga kerja sektor pertanian di Kabupaten Malang.

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

masukan bagi Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bahan kajian dalam menyusun perencanaan dan kebijakan pembangunan, sehingga Kabupaten Malang dapat tumbuh berkembang di masa akan datang;

bahan kajian bagi para peneliti dan akademisi serta dapat dijadikan tambahan pemikiran, perbandingan dan referensi penelitian sebelum maupun sesudahnya.

tambahan pengetahuan dan kajian bagi penulis tentang ekonomi pembangunan dan aplikasinya.